Polemik Rencana Kominfo Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum, Seperti Apa?

Wecome Wmm di Portal Ini!

Wmm, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mendapat kritikan khususnya dari para pengembang game dan gamer di Indonesia. Polemik Rencana Kominfo Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum, Seperti Apa?

Hal ini terkait dengan rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mewajibkan penerbit game di Indonesia memiliki badan hukum.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan pada konferensi pers di Jakarta.

Semuel mengatakan, regulasi bagi penerbit game yang berbadan hukum saat ini sedang menunggu penomoran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Semuel menjelaskan, hadirnya regulasi ini merupakan upaya untuk mendukung ekosistem gaming di Tanah Air.

“Padahal proses mendapatkannya sudah peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi harus mendaftar ke Kumhan (Kemenkumham). Begitu dapat, nanti jadi peraturan,” kata pria yang akrab disapa ini. pergi. dari Sammy.

Di sisi lain, Kris Antoni, pendiri Toge Productions sendiri mengungkapkan dirinya tiba-tiba diundang dalam pertemuan AGI (Asosiasi Game Indonesia) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 28 Januari 2024 terkait hal tersebut. Azure Face di Balik Deepfake Taylor Swift AI, Begini Respons Microsoft

“Dari rapat dadakan Minggu kemarin, terlihat regulasi mengenai penerbit asing masih sebatas pembahasan,” kata Kris.

Dalam cuitannya ia mengatakan, “peraturan menteri yang dikeluarkan tersebut merupakan revisi dari Klasifikasi Permainan yang merupakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Elektronik Interaktif”.

“Tidak ada pengaturan dalam peraturan tersebut bahwa penerbit harus berbadan hukum atau berbadan hukum di Indonesia.”

Terungkap bahwa sebagian besar pengembang game menyatakan menentang gagasan tersebut pada pertemuan dadakan yang dihadiri Kris, AGI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sebagian besar gamedev yang hadir saat itu menyatakan tidak setuju dengan gagasan yang mewajibkan penerbit berbadan hukum di Indonesia,” tulis Kris di akun X.

“Yang disetujui itu soal perubahan Game Classification (IGRS), tapi soal penerbit tidak dibicarakan sama sekali. Saya tidak tahu apakah itu kesalahan atau apa,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mengungkap rencana mewajibkan penerbit game di Indonesia memiliki badan hukum. Rencananya aturan ini akan dituangkan dalam peraturan menteri.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Semuel mengatakan, peraturan menteri yang mengatur hal tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Saat ini, kata Semuel, peraturan tersebut menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semuel menjelaskan, hadirnya regulasi ini merupakan upaya untuk mendukung ekosistem gaming di Tanah Air.

“Padahal proses mendapatkannya sudah peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi harus mendaftar ke Kumhan (Kemenkumham). Begitu dapat, nanti jadi peraturan,” kata pria yang akrab disapa ini. pergi. dari Sammy.

Ia mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin menciptakan ekosistem game di mana semua aturan harus dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Semuel, penerbit yang memasarkan gamenya di Indonesia juga membangun perusahaan di Indonesia.

“Jadi kami ingin menciptakan ekosistem dalam permainan di mana semua aturan harus dipatuhi. Sudah ada keinginan untuk membuka layanan di Indonesia, jadi kita harus bangun (perusahaan di Indonesia) agar ada manfaatnya bagi Indonesia, dan pengembang game anak-anak kita bisa mempublikasikannya untuk mereka, ”ujarnya.

Dalam penyusunan aturan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyebutkan bahwa diskusi publik dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di industri perjudian. Menurut Semuel, penerbit yang tidak mengikuti aturan tersebut terancam pemblokiran.

“Kalau tidak terdaftar di sini, penerbitnya tidak punya badan hukum di sini, jadi saya blokir gamenya. Kami ingin membangun ekonomi digital, kami tidak ingin menjadi penonton,” lanjutnya.

Namun, dia memastikan penerbit akan diberikan waktu untuk melakukan migrasi ketika aturan ini diterapkan.

Diakui bahwa perkembangan industri perjudian di Indonesia sendiri berkembang pesat. Berdasarkan survei, potensi pasar perjudian Indonesia mencapai sekitar US$2 miliar pada tahun lalu.

“Mari kita membangunnya bersama-sama. Permainan ini sangat strategis dan perkembangannya sangat pesat. Kami berdiskusi dengan asosiasi perjudian di Indonesia bagaimana kita bisa membangun industri perjudian, tidak hanya terkait industrinya saja, tetapi juga kontennya disesuaikan dengan konten Indonesia. ,” dia berkata. Polemik Rencana Kominfo Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum, Seperti Apa?

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berencana membuat kebijakan bagi penyedia internet fixed broadband.

Dalam aturan tersebut, rencananya penyedia internet broadband tidak diperbolehkan menjual layanan internet yang kecepatannya di bawah 100 Mbps.

“Internet itu kebutuhan pokok, kenapa mereka masih menjual 5 Mbps, 10 Mbps untuk fixed broadband? Kenapa mereka tidak segera menjual 100 Mbps? Makanya saya akan membuat kebijakan yang mewajibkan mereka menjual fixed broadband dengan kecepatan ‘ 100 Mbps,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dalam keterangan resmi Cominfo yang dikutip, Kamis (25/1/2024).

Pasalnya, kecepatan internet di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara lain. Apalagi, internet cepat kini dibutuhkan untuk mendukung ekonomi digital dan pemerintahan digital.

“Untuk menunjang ekonomi digital, masyarakat dan segala sesuatu yang bersifat digital, semua itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sinyal, karena pilar digitalisasi adalah infrastruktur digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Menurut Budi Arie Setiadi, kecepatan internet di Indonesia masih rendah yakni 24,9 Mbps.