Apindo: Hukum Adat Masuk RKUHP Bisa Turunkan Minat Investasi

Sugeng rawuh Wmm di Portal Ini!

Wmm – Ikatan Pengusaha Indonesia menolak dimasukkannya hukum adat dalam rancangan undang-undang KUHP karena dianggap mengganggu lingkungan investasi masuk. Apindo: Hukum Adat Masuk RKUHP Bisa Turunkan Minat Investasi

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menjelaskan, minat berinvestasi akan menurun karena pengusaha harus mematuhi seluruh ketentuan hukum adat.

“Akomodasi hukum adat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menurunkan minat investasi di kawasan tersebut karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kewajiban adat setempat,” ujarnya, Jumat (21/10/2022). Penjelasan Semen Padang Hospital soal Kondisi Terkini Usai Ledakan

Selain itu, Hariadi menilai masuknya hukum adat dalam RUU KUHP bisa menjadi peluang untuk mengkriminalisasi korporasi yang melanggar ketentuan hukum adat.

Pengakomodasian hukum adat dalam RKUHP ini juga berpotensi disalahgunakan karena proses kriminalisasi tetap bisa dilakukan sepanjang dianggap melanggar adat istiadat setempat meski tidak ada aturan tertulisnya, ujarnya.

Menurut Hariyadi, hukum adat harus dihormati, namun tidak perlu dimasukkan dalam RKUHP. Lebih lanjut dia menambahkan, jika benar hukum adat dimasukkan ke dalam hukum pidana, maka berpotensi semakin mengkriminalisasi perbuatan yang tidak diatur dan dilarang undang-undang.

“Jadi hal ini justru bertentangan dengan asas legitimasi dan kepastian hukum, karena hukum adat hanya perlu dihormati, diakui, dan dijamin keberadaannya tanpa perlu benar-benar dituangkan dalam RKUHP,” ujarnya.

Sebelumnya, Apindo juga menilai aturan RKUHP tentang pasangan belum menikah dan check in hotel terancam tuntutan pidana. Akan merugikan dunia usaha, khususnya yang bergerak di bidang pariwisata dan perhotelan.

Menurutnya, aturan pidana perzinahan erat kaitannya dengan perilaku moral.

Namun sebenarnya itu milik privat yang tidak boleh dikuasai negara dan dianggap sebagai tindak pidana, imbuhnya.

Hariyadi yang juga Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan aturan tersebut juga akan membebani wisatawan asing. Apindo: Hukum Adat Masuk RKUHP Bisa Turunkan Minat Investasi

Artinya, wisatawan asing yang belum menikah juga bisa dijerat pasal yang sama.

Artinya wisman akan beralih ke negara lain sehingga mengurangi perjalanan wisatawan ke Indonesia, ujarnya.